Unika Santu paulus ruteng

Rektor Unika Santu Paulus Ruteng Dikukuhkan sebagai Guru Besar

Rektor Unika Santu Paulus Ruteng Dikukuhkan sebagai Guru Besar
Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.,saat menyampaikan orasi ilimiah dalam Sidang Senat Terbuka Unika Santu Paulus Ruteng dengan agenda pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Religi dan Budaya, di Aula Asumta Keuskupan Ruteng, Sabtu, 27 November 2021.

Ruteng | Unika Santu Paulus Ruteng-Rektor Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Santu Paulus Ruteng, Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, MA., dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Religi dan Budaya dalam sidang senat terbuka di Aula Asumta Keuskupan Ruteng, Sabtu, 27 November 2021.

Pada kesempatan itu, Prof. John, demikian panggilan Prof. Dr. Yohanes Servatius Lon, MA., menyampaikan orasi ilimiah berjudul “Perjumpaan Hukum Negara, Agama, dan Adat dalam Kasus Perkawinan di Manggarai”.

Mengawali orasi, Prof. John menyampaikan berbagai kisah dan pengalaman masa kecil, hingga realitas sosial yang cendrung mengabaikan dan menggeser kebudayaan lokal Manggarai.

Dia mengisahkan, ketika kuliah Master/S2 dalam bidang Applied Languistic, dirinya menyoroti kebijakan bahasa nasional yang berpotensi menjadi language genocide terhadap bahasa daerah di Indonesia.

Sebab, kata Prof. John, berbagai kebijakan nasional, regional dan bahkan mondial yang dapat menggerus dan meminggirkan kebudayaan lokal.

“Kita seharusnya sepakat bahwa budaya lokal dari komunitas kecil sekalipun, tidaklah boleh dipandang sebelah mata. Setiap usaha untuk menyingkirkannya tidak dibenarkan,” tegasnya.

Prof. John mengakui, bahwa buah dari realitas dan refleksi analitis adalah dasar berbagai hukum, pengetahuan, keyakinan dan filosofi yang ada di kehidupan kita harus diperjumpakan secara kritis, dialektis, dialogis sekaligus mutualis satu sama lain demi membangun kehidupan yang lebih baik.

“Tesis dasar inilah yang menjadi spirit pengembangan kajian akademis Prof. John (Red) selama berkarir sebagai dosen hingga meraih gelar Guru Besar. Secara khusus, Prof. John (Red) memberi perhatian pada tema perkawinan yang menjadi isu krusial dan problematis dalam perjumpaan antara hukum agama (Katolik), hukum adat (Manggarai) dan hukum negara (Indonesia),” ungkapnya. 

Lebih lanjut, alumnus Ottawa University ini menyatakan, bahwa menikah dan membentuk keluarga merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling tua dan fundamental dalam sejarah kehidupan umat manusia.

“Setiap komunitas memiliki keunikan dalam memandang dan mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial, historis dan hukum yang berlaku pada komunitas masing-masing,” terangnya.

“Perkawinan adalah tanda kedewasaan, dimana seseorang memasuki fase baru hidupnya. Perkawinan sangatlah penting untuk mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya sebagai suatu masyarakat.” ujar Prof. John.

Secara khusus, Prof. John menjelaskan, bahwa masyarakat Manggarai memberi arti perkawinan dengan nilai filosofis, sosial dan religius yang tinggi.

“Melalui perkawinan sebuah wa’u/klan tidak akan punah (mempo). Perkawinan juga menjadi sarana untuk memperluas dan memperbesar keluarga. Makin besar suatu keluarga, makin berhasil keluarga tersebut. Olehnya faktor kelahiran anak menjadi krusial dalam sebuah perkawinan. Bahkan, jika suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan/anak, si suami diperkenankan untuk mengambil wanita lain sebagai isteri yang kedua atau ketiga, “ jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Pengadilan Gereja (Tribunal) Keuskupan Ruteng (1998 sampai sekarang) ini, yang secara khusus bergerak di bidang penyelesaian masalah anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik, menjelaskan, perkawinan tidak hanya mengikat kedua calon mempelai tetapi juga kedua keluarga besar sebagai anak rona (pemberi wanita) dan anak wina (penerima wanita). Prosesnya juga melibatkan peran aktif keluarga besar (asé-kaē, wa’u, anak wina, pa’ang olon agu ngaung musi).

Prof. John menuturkan, “dalam banyak praktik, kepentingan keluarga besar dan masyarakat bisa lebih dominan dari pada keinginan pria dan perempuan yang menikah. Dari aspek legalitasnya, perkawinan pun lebih dominan ditentukan oleh kesepakatan kedua keluarga besar ketimbang kedua mempelai”.

“Perjanjian kesepakatan antara dua keluarga besar melambangkan dan melahirkan perkawinan antara kedua mempelai. Perjanjian tersebut dilaksanakan dalam upacara adat tudak ela wagal (sembelihan babi) atau sikat sai kina/cikat kina, wagak/wagal kaba (acara penyembelihan kerbau),” lanjutnya.

Walaupun demikian, Prof. John menyatakan, bahwa “perlu dicatat dalam tradisi adat masyarakat Manggarai poligami dan perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tentu hal ini sudah diatur dalam hukum yang mengikat dan membuat seseorang tidak seenaknya saja melakukan poligami atau perceraian”.

Dia menjelaskan, “berbeda dengan hukum Adat Manggarai, dalam Gereja Katolik lebih menekankan peran individu atau personel yang menikah. Persetujuan perkawinan tidak dilakukan oleh keluarga besar tetapi oleh seorang pria dan seorang wanita.”

“Persetujuan perkawinan adalah suatu tindakan kehendak dengan mana seorang pria dan seorang wanita, melalui suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, saling memberi dan menerima satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan” demikian Prof. John mengutip KHK 1057 paragraf 2.

“Harus ada tindakan persetujuan yang nyata oleh kedua mempelai. Ini diperlukan dan tidak ada kekuatan manusia lain, orang tua, keluarga, negara atau gereja yang dapat menggantikan persetujuan ini,” tambahnya.

Prof. John juga menegaskan, bahwa “Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai hal yang sakral dan sakramental dan perkawinan bukan sekadar ciptaan atau temuan manusia tetapi merupakan rencana Ilahi”.

“Setiap perkawinan yang sah bersifat suci, monogami, dan tidak bisa diceraikan oleh siapapaun atau lembaga manapun. “Yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Gereja Katolik tidak mengenal poligami dan perceraian,” ungkapnya

Bereferensi pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Prof. John menegaskan “perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan undang-undang (pasal 6),” lanjutnya.

Dia menambahkan, “suatu perkawinan dapat sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Artinya kata Prof. John, “setiap warga negara Indonesia yang akan menikah harus menikah pada lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan perkawinan agamanya”.

“Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Selanjutnya perkawinan yang sah harus dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mendukung perkawinan monogami tetapi tetap membuka ruang bagi poligami (Pasal 3,4,5,6) dan memungkinkan terjadinya perceraian dan perkawinan kembali.

Perjumpaan yang Dialogis dan Mutualis

Prof. John menyatakan, bahwa dalam menyelesaikan kasus perkawinan di Manggarai, perjumpaan hukum negara, adat dan agama adalah problematis dan konfliktual.

“Setiap aturan hukum bersifat mengikat pihak-pihak yang ada di lingkupnya. Hukum negara mengikat warga negara, hukum agama mengikat penganut agama dan hukum adat mengikat masyarakat adat,” kata Prof. John.

Pada umumnya, ungkap Prof. John, bahwa setiap hukum dirumuskan dengan tujuan khusus untuk tujuan kebaikan. Hukum Negara, hukum agama dan Hukum Adat tentunya memiliki spirit yang sama yaitu berusaha menempatkan perkawinan sebagai yang fundamental bagi manusia dan menjamin hak, kenyamanan, dan kemudahan para pihak mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.

Terlepas dari beberapa masalah yang sadar atau tidak sadar terjadi di dalam perjumpaan hukum negara, agama dan adat di Manggarai, namun Perjumpaan ketiganya dapat saling memperkaya spirit tersebut.

“Agama, negara dan budaya adalah tiga poros kunci kekuatan untuk membangun kehidupan yang bermartabat, luhur, adil, makmur dan sejahtera, lahir dan batin. Ketiga kekuatan ini adalah potensi dan kekuatan dahsyat bagi keadaban publik, keadilan sosial, dan terpenuhinya cita-cita hidup bersama”, ungkapnya.

Oleh karena itu, Prof. John menegaskasn “menjadi tugas dan tanggung jawab negara, gereja/agama dan budaya untuk hadir sebagai kekuatan yang membebaskan, mencerahkan, memerdekaan dan membawa kesejahteraan bagi keluarga dan bagi warga masyarakat. Perjumpaan agama, negara dan adat harus menjadi pemerdekaan bagi setiap pribadi dan keluarga”.

“Konsekwensinya, ketiga hukum perkawinan di atas perlu diperjumpakan secara dialogis, dan mutualis dengan prinsip kesetaraan dan penghargaan satu sama lain. Hukum tidak boleh ekslusif dan tertutup bagi kebenaran di luar dirinya. Hukum yang baik adalah yang selalu berdialog dengan kebenaran dan konteks yang terus berkembang.” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. John menyampikan, bahwa “hukum yang satu harus bisa menghargai dan menghormati hukum lainnya, melihat nilai positif di dalam hukum-hukum tersebut dan belajar dari hukum lainnya demi suatu kebaikan yang lebih unggul”.

“Satu lembaga tidak boleh merasa superior terhadap institusi atau pranata lainnya. Dengan ini pula, harus ada sikap kritis satu sama lain dan sekaligus auto kritik atau kritis terhadap substansi dan perkembangan hukum di dalam dirinya sendiri. Tidak ada satupun hukum yang sempurna,” ungkap Prof. John.

Bagi Pof. John, memperjumpakan hukum adat, agama dan negara adalah saling memberi dan memperkaya satu sama lain. Untuk itu, Prof. John memberikan rekomendasi sebagaimana dikutip secara utuh oleh letangmedia.com

Pertama, setiap agama memang memiliki keyakinan dan aturannya sendiri serta mempunyai otonomi terhadap kebenaran yang ada di dalamnya, khususnya karena berdasarkan otoritas keilahian yang diperolehnya.

Namun, agama masih berada di bumi dan olehnya ia harus berpijak pada konteks dimana ia dihidupi. Kita harus sadar bahwa nilai-nilai agama juga tidak bebas, dikonstruksi pada situasi, sejarah dan latar belakang pembentukannya. Olehnya, agama sudah seharusnya terus berdialog dan berdialektika dengan nilai kemanusiaan lainnya.

Hukum perkawinan agama harus membantu keluarga di Manggarai untuk berjumpa dengan pemilik kebenaran yang ultim yaitu pada Allah yang sifatnya misterius.

Kedua, Budaya adalah pemberi makna dan arti pada hidup komunitas. Sama seperti agama, budaya juga lahir dan berubah di dalam konteks. Budaya bukan ada begitu saja melainkan sebagai kreasi manusia menanggapi situasi dan kondisinya. Budaya harus memanusiakan dan memerdekakan.

Budaya harus membuat manusia mempunyai arti. Budaya jangan sampai memiskinkan, menyingkirkan anak dan perempuan. Budaya jangan sampai menjadi penghalang kebahagiaan keluarga.

Adat perkawinan harus juga dibaca sebagai jalan membentuk keluarga sejahtera, bebas dari kelaparan, stunting, kemiskinan, dan buta huruf. Jangan untuk semua urusan adat kita jual tanah dan utang menumpuk, sementara anak-anak tidak sekolah.

Upacara-upacara adat yang kurang sehat, budaya masyarakat yang merugikan kesehatan seperti rokok, tidak tidur, tidak bersih dan lain-lain sebaiknya dihindarkan.

Budaya seharusnya membuat kita menghargai, menghormati, memiliki ikatan kuat dengan tanah, dengan sejarah, dengan leluhur, dengan identitas khusus dan unik, yang membuat kita berbeda sekaligus manusiawi.

Nenek moyang tentunya tidak senang dengan kemiskinan kita. Mereka tidak senang jikan lontos ata long, longs ata lonto. Karena itu, hukum adat dengan segala ritual perlu diperjumpakan dengan pola pikir baru yang mengutamakan produktivitas, efisiensi dan ekonomis.

Apalah artinya doa dan upacara perkawinan adat, manakala anggota keluarga kita tidak tidak bisa bersekolah, sering sakit, hidup miskin, dan menjadi penonton kemajuan orang luar.

Apalah artinya belis yang mahal, jika keluarga baru harus berutang atau kredit untuk pelunasannya. Mimpi nenek moyang langkas haéng ntala, uwa haéng wulang seharusnya mengajak kita untuk terbuka dengan budaya lain, dengan agama dan negara.

Diakhir orasinya, Prof. John mengatakan, negara adalah entitas yang menyatukan keragaman yang ada di dalam wilayahnya.

“Keragaman dalam hukum dan aturan perkawinan harus bisa diakomodir dalam peraturan perundangan,” terangya.

“Negara tidak mungkin dan tidak boleh menyeragamkan ajaran dan keyakinan agama. Negara juga tidak berhak mengatur kebudayaan yang majemuk dengan membuatnya seragam.” tambahnya.

Menurut Prof. John, “tugas negara adalah menjamin keragaman, keunikan dan kekhususan dari setiap entitas yang ada, termasuk yang paling minoritas dan kecil sekalipun. Pengakuan negara tidak boleh hanya didasarkan pada aturan agama tertentu dan mengabaikan aturan agama lainnya”.

Negara harus menjadi kekuatan yang merangkul dan melindungi hak-hak warganya dari segi keimanan mereka, termasuk dalam tata hukum agama mengenai perkawinan.

Negara juga tidak boleh mematikan kekayaan budayanya, dengan memarginalisasi tradisi dan tidak mengakomodirnya atau menghormatinya.

Negara tidak boleh sewenang-wenang terhadap nilai filosofis, religius, sosial dan legal dari suatu kebudayaan. Maka, sepantasnya UU Perkawinan Tahun 1974 harus direvisi agar bisa mengakomodir kepentingan warganya dengan adil sekaligus berbudaya.

Sebagai informasi, bahwa orasai ilimiah ini disampaikan setelah menyerahkan SK Pengangkatan guru besar dan berita acara pengukuhan.

Kepala LLDikti Wilayan XV

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64673/MPK.A/KP.05.01/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Akademik Guru Besar Prof. John dalam bidang Ilmu Religi dan Budaya.

Baik penyerahan SK tersebut dan berita acara pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah XV Prof. Drs. Mangadas L. Gaol, M. Si., Ph.D

Selain kepala LLDikti Wilayah XV dan rombongan. Hadir juga guru besar dari Undana Kupang, yakni Prof. Dr. Alo Liliweri dan Prof. Dr. Fransiskus Bustan, dan Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang, Prof. Dr. Fransiskus Salesman.

Tidak hanya itu,  hadir juga Anggota DPR RI Yuli Laiskodat, Kepala Kesbangpol Provinsi NTT, DPRD Provinsi, Kakanwil Depag Provinsi, Kakanwil Kemenhunkam NTT, Wakil Bupati Matim, Ketua DPRD Matim, Wakil ketua 1&2 Matim, Sekda Manggarai, Pimpinan OPD Manggarai, Uskup Rutenng, Rektor/Ketua Sekolah PT, Pembina dan Pengurus Yaspar, tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh masyrakat, civitas academika Unika Santu Paulus Ruteng, keluarga Prof. John, dan tamu undangan lainya. (FH)

x

Check Also

Usai Diwisuda, 33 Lulusan Prodi Kebidanan Ikrarkan Sumpah Kebidanan

Foto: Prosesi Sumpah Kebidanan di Unika Santu Paulus Ruteng, Senin (15/11/2021) Ruteng, Unika Santu Paulus ...